Catatan pena: 2015

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PUBLIC RELATIONS PT Sampoerna

Disusun oleh:

Bagus Prasetyo Arivianto

01213097

Fakultas Ekonomi

Universitas Narotama Surabaya

2015

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya peristiwa kerugian yang dialami oleh suatu komunitas masyarakat karena kerusakan lingkungan hidup tempat mereka tinggal akibat beroperasinya suatu perusahaan makin menimbulkan sinisme masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan. Apakah perusahaan memang didirikan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, yaitu keuntungan para pemegang sahamnya dan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup di mana perusahaan menjalankan aktifitas bisnisnya? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan didirikannya suatu perusahaan? Dari asal katanya, ‘company’ (perusahaan) berasal dari dua kata dalam bahasa Latin (‘cum’ dan ‘panis’) yang berarti memecahkan roti bersama-sama. Karena itu, ide asli dari pembentukkan suatu perusahaan sebenarnya memiliki konotasi komunal/sosial. Dari asal kata tersebut, menarik menyimak pendapat Dave Packard (co-founder dari Hewlett Packard Company) mengenai tujuan berdirinya suatu perusahaan:

“I think many people assume, wrongly, that a company exist simply to make money. While this

is an important result of a company’s existence, we have to go deeper and find the real reasons for our being. As we investigate this, we inevitably came to the conclusion that a group of people get together and exist as an institution that we called a company so that they are able to accomplish something collectively that they could not achieve separately - they make contribution to the society, a phrase which sounds trite but is fundamental.”

Karena itu, sebenarnya, berdirinya suatu perusahaan tak terlepas dari peran perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitarnya. Seperti dikatakan oleh B. Tamam Achda, memang diakui bahwa di satu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh industri telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah.

Hal inilah yang menjadikan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. HM. Sampoerna dan penting dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Tulisan di bawah ini hendak membahas mengenai program-program CSR PT. HM. Sampoerna Tbk dan Manfaat dari CSR tersebut bagi perusahaan dan masyarakat.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memudahkan masalah, menetapkan sesuatu yang diperlukan, memecahkan masalah dengan dibatasi oleh keadaan waktu, tenaga, dan kecakapan. Selain itu juga menghindari terlalu luasnya masalah yang akan dibahas.

Pembatasan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

Apakah yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibiolity?

2. Bagaimana peran Program Corporate Social Responsibility PT. HM. Sampoerna Tbk terhadap masyarakat?

1.3 Perumusan Masalah

Latar belakang masalah dijadikan dasar dalam merumuskan masalah pada penelitian ini, perumusan masalahnya yaitu “Bagaimana peran Program Corporate Social Responsibility PT. HM. Sampoerna Tbk terhadap masyarakat?”

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Pembatasan Masalah

1.3 Perumusan Masalah

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Tujuan Penulisan

BAB II KASUS CSR PT. HM. SAMPOERNA TBK

2.1 Pengantar Konsep CSR

2.2 Sampoerna Foundation

2.3 Visi dan Misi

2.4 Prestasi Sampoerna Foundation

2.5 Aktivitas CSR Sampoerna Foundation

BAB III ANALISIS KASUS

3.1 Manfaat Program CSR PT. HM Sampoerna Tbk Terhadap Perusahaan dan

Masyarakat

3.2 Mendongkrak Citra Perusahaan dengan CSR

3.3 Implementasi dan Kendala

3.4 Peraturan CSR di Indonesia

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Solusi dan saran

DAFTAR PUSTAKA

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan umum dalam penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Pancasila untuk sekarang ini. Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui program CSR PT. HM. Sampoerna Tbk.
Untuk menambah wawasan penulis.
Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Hukum.

BAB II

KASUS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PT. HM. SAMPOERNA TBK

2.1 Pengantar Konsep CSR

Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. Dari kata-kata ‘corporate’, ‘social’ dan ‘responsibility’ yang terkandung dalam istilah ini maka CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya.

Kamus online Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada, perusahaan) memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbangan-pertimbangan ekologis dalam segala aspek dari usahanya.

Sedangkan Schermerhorn secara singkat mendefinisikannya sebagai kewajiban dari suatu perusahaan untuk bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan tersebut dan kepentingan masyarakat secara luas.

The International Organization of Employers (IOE) mendefinisikan CSR sebagai "initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders."

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, CSR merupakan tindakan perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan Negara. Kedua, definisi tersebut memandang CSR sebagai aspek inti dari aktifitas bisnis di suatu perusahaan dan melihatnya sebagai suatu alat untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan.

Definisi yang diterima luas oleh para praktisi dan aktivis CSR adalah definisi menurut The World Business Council for Sustainable Development bahwa CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya.

Dari definisi ini kita melihat pentingnya ‘sustainability’ (berkesinambungan / berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk efek jangka panjang dan bukan hanya dilakukan sekali-sekali saja.

2.2 Sampoerna Foundation

Sampoerna Foundation (SF) adalah sebuah organisasi filantropi profesional yang berdedikasi untuk menciptakan pemimpin Indonesia yang kompeten dan bermoral melalui pendidikan berkualitas. Sejak tahun 2001 SF telah memberikan lebih dari 32,000 beasiswa dari tingkat SD hingga S2, baik di dalam maupun luar negeri, kepada siswa yang memiliki kemampuan terbaik namun mengalami kesulitan keuangan.

Sejak tahun 2005, SF juga mengolah program pengembangan sekolah dengan mengadopsi 17 sekolah dan 5 madrasah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Program ini memiliki tujuan positif yang tidak hanya ditujukan untuk siswa, tetapi ditujukan juga untuk guru, kepala sekolah dan sistem pendidikan. Pada tahun 2006, SF telah meluncurkan SF Teacher Institute (SFTI) dan menyediakan layanan pinjaman biaya pendidikan (student loan). Pada tahun 2009, SF akan meluncurkan program sekolah bertaraf internasional berasrama, Sampoerna Academy.

Di triwulan keempat tahun 2007, SF memperoleh sertifikasi ISO 9000, sertifikat sistem kualitas manajemen yang bertaraf internasional.

2.3 Visi dan Misi

Visi

· Bersama-sama kita menciptakan pemimpin yang kompeten dan berbudi luhur melalui pendidikan berkualitas tinggi.

Misi

· Membuat model percontohan pendidikan yang berkesinambungan agar dapat menjamin pengembangan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi.

· Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menggalang kemitraan dengan semua pihak agar dapat berpartisipasi demi tercapainya pendidikan berkualitas.

Menyediakan akses pendidikan untuk generasi muda yang berprestasi agar dapat meneruskan pendidikannya sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri masing-masing.

· Mempertahankan professionalisme dan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasional secara efektif serta efisien dalam penggunaan dana, sumber daya serta pengadaan mekanisme penjagaan mutu.

Sampoerna Foudations Partners

2.4 Prestasi Sampoerna Foundation

1. SF USP

USP telah dilaksanakan di 17 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 5 madrasah. Dua tahun setelah pelaksanaan program, Sekolah Cohort I & II mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini dapat dilihat dari kenaikan nilai siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika dan Ekonomi hingga lebih dari 19%. Peringkat sekolah USP juga mengalami kenaikan yang sangat berarti. Contohnya, SMAN 4 Denpasar yang sebelumnya menduduki peringkat 41 kini, berhasil menduduki peringkat delapan di tingkat nasional.

2. Scholarships

Sampoerna Foundation telah memberikan lebih dari 30.000 beasiswa dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat S2 kepada siswa yang berpresetasi cemerlang. Penerima beasiswa MBA kami diterima di berbagai institusi akademis yang bergensi antara lain, Harvard Business School (Harvard University), Haas School of Business (University of California Berkeley), Wharton School (University of Pennsylvania), London Business School, dan sekolah sekolah business terkemuka di seluruh dunia.

3. Sampoerna SBM-ITB

Di tahun 2007, Sampoerna SSBM-ITB dianugerahi keanggotaan internasional oleh asosiasi institusi sekolah bisnis terbaik, antara lain, European Foundation for Management Development (EFMD) dan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Amerika Serikat. Empat kelas telah dibuka untuk program Sampoerna SBM-ITB Executive MBA guna menampung 78 siswa berkualitas di tingkat eksekutif.

4. Education Recovery Program

Program kami telah membantu sekitar 10.000 siswa dari segala tingkatan pendidikan yang berdomisili di daerah-daerah yang tertimpa bencana. 800 guru di Aceh telah menerima pelatihan di bidang pedagogi dan bidang pengajaran masing-masing, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademis sekitar 11.200 siswa. Sebagai salah satu pihak yang pertama berada di daerah yang tertipa bencana, kami berhasil memberikan motivasi kepada para korban bencana alam.

5. SF Teacher Institute

Hingga bulan Desember 2007, SF Teacher Institute telah memberikan pelatihan pengembangan professional kepada lebih dari 8.000 guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, SF TI melangsungkan Kongress berskala nasional setiap tahunnya. Kongress Guru Indonesia II dihardiri lebih dari 1,100 peserta.

6. Student Loan

Hingga bulan Desember 2007, 25 institusi pendidikan di Indonesia telah setuju untuk berkerja sama dengan SF dalam melaksanakan dan mempromosikan program Student Loan. Program ini menjadikan kami sebagai pemberi layanan Student Loan pertama di Indonesia dengan suku bunga yang cukup rendah dibandingkan dengan pinjaman pendidikan lainya. Selain itu, program Student Loan juga bebas biaya administrasi.

2.5 Aktivitas CSR Sampoerna Foundation

Sekolah Adiwiyata 2009,Tuan Rumah 150 Pemenang Beasiswa SMAN 10 Malang (Sampoerna Academy)

Malang, 17 July 2009 - Setelah melalui proses seleksi yang ketat, 150 siswa terbaik berhasil menjadi pemenang beasiswa SMAN 10 Malang (Sampoerna Academy). Program ini adalah program sekolah menengah atas bertaraf Internasional, berasrama dan bebas biaya. Acara Inagurasi yang diadakan di SMAN 10 Malang pagi ini dihadiri Walikota Malang Drs. Peni Suparto, M.AP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Drs. Suwanto, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Drs. H. Shofwan SH, M.Si, perwakilan Balitbang Depdiknas, Prof.Dr.Ir. Nadjadji Anwar,Msc; Direktur Komunikasi PT. HM.Sampoerna Tbk Niken Rachmad, Imelda Fransisca Duta Pendidikan SF, Dra Hj Niken Santjojo Kepala Sekolah SMAN 10 Malang, jajaran direksi dan managemen Sampoerna Foundation, guru dan orang tua murid.

Siswa-siswa ini terpilih dari lebih 2600 aplikan yang mendaftar melalui beberapa tahap proses seleksi. Proses seleksi ketat yang terdiri dari tes potensi akademik, psikotes, wawancara, dan diskusi kelompok. Seluruh siswa yang menerima beasiswa ini adalah siswa-siswa yang berprestasi tapi memiliki kesulitan biaya untuk melanjutkan sekolah dan berasal dari seluruh Provinsi Jawa Timur. Setiap siswa akan mendapatkan beasiswa senilai kurang lebih 150 juta rupiah (US 15,000) untuk masa studi selama tiga tahun. Beasiswa tersebut mencakup biaya pendidikan, biaya tempat tinggal dan makan di asrama, buku pelajaran, asuransi kesehatan dan seragam.

Untuk tahun ajaran 2009/2010 ini, program Sampoerna Academy ini pun akan diselenggarakan di SMA Negeri Internasional Sumatera Selatan, yang berlokasi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB III

ANALISIS KASUS

3.1 Manfaat Program CSR PT. HM Sampoerna Tbk Terhadap Perusahaan dan Masyarakat

Untuk mendapatkan opini positif bagi perusahaannya, PT HM Sampoerna Tbk. telah menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR). MenurutThe World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in Fox, et al(2002), definisi Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan secara sosial adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan(Budimanta, Prasetijo, dan Rudito, 2004, p.72).

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, PT HM Sampoerna Tbk. Telah melaksanakan CSR, hal ini terbukti dari diterimanya penghargaanCorporate Social Responsibility Award pada Tahun 2005 oleh PT HM Sampoerna Tbk. versi majalah SWA (Sumber: Memorabilia PT HM Sampoerna Tbk.). Penghargaan ini semakin berarti karena PT HM Sampoerna Tbk. Merupakan perusahaan rokok pertama dan satu-satunya yang telah mendapatkan CSR Award. Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility merupakan hasil kerjasama PR PT HM Sampoerna dengan berbagai pihak, salah satunya adalah community development. Community development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Seperti yang diutarakan oleh Budimanta, Prasetijo, & Rudito, bahwa sarana yang dipergunakan dalam rangka implementasi konsep corporate social responsibility adalah dengan program community development, sehingga keberhasilan dalam program community development adalah merupakansalah satu keberhasilan penerapan konsep social responsibility (2004, p.128). Melalui profil program CSR Sampoerna dapat dilihat bahwa program CSR yang telah dilakukan oleh Sampoerna meliputi berbagai sektor kehidupan di dalam masyarakat, yakni: pendidikan, pemanfaatan potensi dan sumber daya masyarakat sekitar, kesehatan, sosial dan budaya, pengembangan infrastruktur, dan aspek strategis lainnya. Program CSR Sampoerna dibagi menjadi beberapa program utama, yaitu: Sampoerna goes to campus, pendidikan, community development, lingkungan, sosial, dan employee.

Harus diingat bahwa suatu perusahaan memiliki pihak internal dan eksternal. Sebagai perusahaan dagang publik, sampoerna memiliki tanggung jawab sosial, sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber lapangan kerja dengan komitmen nyata pada diversitas dalam perekrutan, promosi karir, dan gaji karyawan dari semua level.

2. Berupaya mendapatkan profit dan memberikan pendapatan yang masuk akal bagi share holder-nya.

3. Menyusun dan memenuhi sasaran strategis yang memberikan pertumbuhan dan daya saing jangka panjang.

4. Patuh dan menuruti aturan pemerintah berkenaan dengan aturan keamanan, kesehatan, dan lingkungan kerja.

5. Menyisihkan sebagian pendapatan pertahun untuk tujuan filantropi (amal).

6. Mempertahankan standar operasi tiap Negara.

7. Berpartisipasi aktif dalam preses kebijaksanaan publik yang mempengaruhi perusahaan, industri dan stakeholder lain.

3.2 Mendongkrak Citra Perusahaan dengan CSR

PT Sun Life Financial Indonesia misalnya, melalui program tanggung jawab sosialnya, Sun Bright menyediakan 32 beasiswa untuk mahasiswa di Surabaya, Medan dan Jakarta. perusahaan itu juga akan menyumbang 1.100 buku untuk sekolah dasar di kota-kota yang sama. Di Jakarta, beasiswa tersebut diberikan kepada Fakultas Kesehatan Umum, Fakultas ilmu Sosial Politik dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Sedikit berbeda, Sampoerna Foundation (SF) yang sampai saat ini telah memberikan lebih dari 18.300 beasiswa dari tingkat SD hingga S2, juga menjalankan School Quality Improvement Program ( SQIP) dengan mengadopsi enam sekolah di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. Di Aceh SF bekerjasama dengan mitra lokal dan internasional menata kembali sistem pendidikan yang hancur. SF juga memfasilitasi sektor swasta yang mendukung perkembangan pendidikan nasional melalui program CSR dengan cara mengelola dana CSR dan memberkan akses magang di perusahaa-perusahaan besar.

Tak hanya itu, SF bekerjasama dengan ITB mendirikan Sekolah Bisnis Sampoerna School of Business and Management ITB (SSMB ITB) yang menargetkan mahasiswa dari kalangan eksekutif dn pimpinan perusahaan. Yang meanrik, sekolah yang memulai program eksekutif Master of Business Management (MBA) pada Februari mendatang ini lebih fokus pada analisis kasus-kasus perusahaan baik lokal maupun luar negeri.

Bicara soal CSR, bentuk tanggung-jawab sosial perusahaan kepada masyarakat itu menjadi program wajib bagi perusahaan-perusahaan. "Bisnis itu ada karena ada kontrak sosial antara pemilik bisnis dan masyarakat yang memberikan restu kepada bisnis itu sendiri. Karena itu, didalam bisnis harus ada bentuk pengembalian kepada masyarakat yang disebut corporate social responsibility,” kata Edi Sawasono, Chief Corporate Sicial Responsibility PT Astra Internasional Tbk dalam talkshow berjudul Leadership in Corporate Social Responsibility yang digelar oleh Sampoerna Foundation.

Senada dengan Edi, Direktur Communications Engage Indonesia, Natasya Kiroyan mengatakan, program CSR penting dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan yang berkesinambungan dengan semua stakeholder, yakni pemerintah dan masyarakat. Dulu, kata Natasya, perusahaan bisa berlaku acuh kepada masyarakat sekitar, dan mereka hanya berhubungan denga pemerintah.Namun, saat ini masyarakat semakin kritis denga ekspektasi yang tinggi.

Program CSR yang baik, harus mencerminkan triple bottom line, yang meliputi kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan program yang baik, perusahaan akan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat dan secara tidak langsung akan mendorong kinerja perusahaan. " Jadi, ada tiga slogan yang harus dijaga perusahaan, yakni people, planet, profit," ujar eksekutif diperusahaan konsultan yang membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial melalui kemitraan dengan sektor pembangunan ini.

Kesadaran perusahaan terhadap kegiatan CSR, menurut Natasya , sudah ada, namun belum maksimal. Menurutnya untuk perusahaan multinasional, umumnya sudah melaksanakan CSR karena mereka terikat oleh kewajiban kantor pusat. Perusahaan lokal yang masih perlu ditingkatkan kesadarannya.

Menurut Sapto Handoyo Sakti, direktur komunikasi Sampoerna Foundation bahwa melalui program yang mereka lakukan ini dapat membantu memperbaiki institusi pendidikan di Indonesia. Begitu seriusnya mereka terhadap CSR, hingga ada dana alokasi khusus untuk itu. Tahun ini SF mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar untuk program perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

3.3 Implementasi dan Kendala

Pengimplementasian ketentuan tentang TJSL dalam UU PT di atas dapat menimbulkan beberapa masalah. Misalnya tentang ketidakjelasan perusahaan – perusahaan mana yang wajib melakukan TJSL mengingat kurang selarasnya pengaturan dalam pasal 74 dengan penjelasan pasal tersebut. Jika mengacu pada pasal 74(1) maka perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain tidak diwajibkan. Namun jika mendasarkan pada penjelasan pasal 74(1), maka semua perusahaan sebenarnya bisa dikenakan kewajiban melakukan TJSL. Akhirnya terpulang kembali pada komitmen perusahaan masing-masing. Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban ‘standar’ yang harus dipenuhi. Namun melakukan sesuatu yang beyond the law adalah lebih baik lagi. Saat ini salah satu kriteria penilaian masyarakat dan stake holder (termasuk share holder) terhadap suatu perusahaan adalah bagaimana komitmen perusahaan tersebut pada masyarakat dan lingkungan. Yang mendapat kepercayaan dan yang memiliki reputasi baik adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Namun, dalam arti yang lebih luas, yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan adalah melampaui hal-hal tersebut. Dalam praktik ada beberapa perusahaan yang telah melampui kewajiban-kewajiban dasar tersebut dan melakukan program-program yang melampaui cakupan bisnisnya, seperti misalnya yang dilakukan oleh PT Sampurna dalam program beasiswanya melalui Sampurna Foundation (meski core business-nya yaitu industri rokok terus mendapat tentangan dari banyak pihak) atau The Body Shop yang secara terus-menerus berkampanye dan mendukung permberdayaan perempuan dan perjuangan hak-hak perempuan (misalnya dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT). Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang dalam hemat saya adalah sesuai dengan prinsip CSR yang sebenarnya, yaitu melampaui kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja, lingkungan dan konsumen yang secara langsung sebenarnya memang merupakan tanggung jawab perusahaan.

3.4 Peraturan CSR di Indonesia

Pengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indonesia, diantaranya:

1. Pra –UU No. 40 Tahun 2007.

Sebelum diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (dan sebelumnya dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal), konsep CSR sebenarnya telah diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia. Mengingat definisi dan cakupan CSR yang luas, yaitu termasuk bidang lingkungan, konsumen, ketenagakerjaan dan lain-lain, maka di bawah ini diuraikan tentang beberapa Undang-undang yang di dalamnya secara tidak langsung mengatur tentang konsep CSR.

a. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan. Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya.

2. UU NO. 40 Tahun 2007

Pengaturan dan Analisa. Pasal - pasal yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UU No. 40 tahun 2007 tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I – Ketentuan Umum Pasal 1

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.

Bab IV – Rencana Kerja,Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bagian Kedua – Laporan Tahunan Pasal 66

1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir

2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang kurangnya : laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan kewajaran

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan Pasal 74

(1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

(2) Yang dimaksud dengan ‘Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam’ adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan mengusahakan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan ‘Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam’ adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Istilah CSR (Corporate Social Responsibility) mulai digunakan sejak tahun 1970a dan di Indonesia istilah CSR baru digunakan sejak tahun 1990-an. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan.

Dimana pengertian dari CSR (Corporate Social Responsibility) dapat didefenisikan sebagai Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional.

Undang-undang tentang CSR di Indonesia diatur dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Selajutnya lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR.

Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan professional merupakan wujud nyata dari pelaksanaan CSR di Indonesia dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Cakupan konsep CSR sangatlah luas, mencakup seluruh pemangku kepentingan (stake holders) di dalam dan di sekitar suatu perusahaan. Secara umum, masyarakat dunia telah menerima dan menyepakati bahwa CSR adalah sesuatu yang perlu menjadi komitmen setiap perusahaan. Indonesia, berbeda dengan Negara-negara lain, telah menjadikannya sebagai suatu kewajiban hukum (meski belum berlaku bagi semua jenis perusahaan). Terlepas dari berbagai kekurangsempurnaan dalam pengaturannya, namun semoga pewajiban atas sesuatu yang sebenarnya merupakan kegiatan sukarela ini bukannya menjadi beban baru bagi dunia usaha (seperti yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan usaha), tapi dapat melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan di mana mereka, perusahaan-perusahaan tersebut, berdiri, beroperasi dan mendapatkan keuntungan.

4.2 Saran dan Solusi

1. Pemerintah perlu mempertegas cakupan CSR yang diharapkan dari dunia usaha. Hal ini dapat dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah tentang CSR. Perlindungan terhadap tenaga kerja, lingkungan hidup, dan konsumen tidak perlu diatur lagi. Hal-hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang tersendiri sebagaimana telah disebutkan di atas. Yang perlu dipertegas adalah bahwa CSR yang diharapkan haruslah kegiatan-kegiatan yang dapat “meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”. Jadi, kegiatan CSR yang dilakukan haruslah membawa suatu peningkatan dan bukannya memperbaiki kondisi belaka, apalagi karena kerusakan akibat aktifitas bisnis tersebut. Juga mengenai aspek ‘berkelanjutan’ dalam pelaksanaan CSR tersebut.

2. Mengingat kemampuan setiap perusahaan tidaklah sama, maka diharapkan juga keterlibatan dan partisipasi masyarakat, media massa serta LSM-LSM untuk tidak menuntut semua perusahaan melakukan CSR dalam kapasitas dan kualitas yang sama.

3. Perlu ditetapkan adanya institusi pemerintah tertentu untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan CSR ini secara obyektif.